KALBAR, CR- Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terhadap Peningkatan Efisiensi Biaya dan Daya Saing Kelapa Sawit Rakyat” Acara ini diadakan di Aula Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, dan dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero SP, M.Si pada Selasa (29/10/2024).
FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan diantaranya Tim PSR Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, GAPKI Provinsi Kalbar, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Perusahaan penyedia bibit kelapa sawit, serta asosiasi petani dan serikat pekerja kelapa sawit di wilayah Kalimantan Barat, sedangkan PTPN IV Regional V pada pertemuan kali ini diwakili oleh Distrik Petani Mitra (DPM).
Di tempat terpisah, Region Head PTPN IV Regional V Khayamuddin Panjaitan menyatakan, dukung an penuh upaya pemerintah dalam akselerasi PSR. Kerjasama seluruh pemangku kepentingan adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang ada dan mendorong produktivitas serta kesejahteraan petani sawit secara berkelanjutan.
“Kami mendukung pemerintah dalam akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ungkap Khayamuddin Panjaitan.
Kabid Kemitraan & Kelembagaan DPM PTPN IV Regional V Jefri F. Girsang mewakili General Manager DPM dalam diskusi ini menyampaikan pentingnya Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai upaya pemerintah untuk membantu petani memperbarui tanaman sawit mereka, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara berkelanjutan. Namun, ia mengakui bahwa realisasi PSR masih masih menjadi tantangan hingga saat ini.
“Secara umum, kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Program PSR terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi biaya usaha tani, dan daya saing produksi kelapa sawit di Indonesia serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat capaian PSR,” ujar Jefri F. Girsang
Hasil kajian yang disampaikan oleh Tim PSEKP, Dr. Erma Suryani, menunjukkan bahwa hingga periode 2017-2022, realisasi PSR baru mencapai 32,4% meski telah dilakukan penyederhanaan persyaratan.
“Hasil ini menunjukkan pentingnya strategi kebijakan yang lebih progresif untuk mempercepat realisasi PSR,” pungkas Erma Suryani.
(Mora HR)