Keluhan Kabupaten Akan Disampaikan Langsung Ke Bupati Garut

GARUT, Cerita Rakyat – Anggota DPR RI Fraksi Golkar, H. Ade Ginanjar, S.Sos, menggelar reses bersama pengurus PD/PK beserta warga setempat di Aula Desa Cipicung , Jl. KH. Hasan Arief Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sabtu (11/10/2025).

Acara reses anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ade Ginanjar, mengundang antusias warga setempat yang datang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Salah seorang warga masyarakat perum Green Garden Residence sekaligus Aktivis 98, Iwan Ruswandi Al-Bantani mengatakan, rasa terima kasihnya atas kedatangan anggota DPR RI Fraksi Golkar di wilayah Cipicung Banyuresmi Garut, sehingga kami bisa menyampaikan langsung keluhan serta aspirasi warga melalui reses ini.

“Kami warga Perum Green Garden Residence Cipicung di kesempatan hari ini mengeluhkan tentang beberapa kebijakan pemerintahan Desa, terkait pembentukan RT yang belum dibentuk walaupun di Perda sudah tertuang jelas, dan adanya pemasangan serta pencabutan yang sepihak dari PDAM setempat tanpa adanya pernyataan pemasangan (hitam diatas putih) dari konsumen, dan juga keluhan tentang kasus keracunan MBG yang tekesan kurang responsif dalam penanganan deteksi dini,” jelas Iwan.

Iwan menjelaskan bahwa reses ini merupakan hak untuk warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya dan tidak ada yang bisa menghalangi siapapun orangnya.

“Ini merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi dan itu jelas ada aturannya,” tegasnya.

Anggota DPR RI komisi II Dapil XI Fraksi Golkar, Ade Ginanjar, S.Sos, mengatakan reses yang dilakukan bertujuan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi rakyat secara langsung.

“Kami ingin mendengarkan langsung keluhan ataupun aspirasi masyarakat disekitar Cipicung, terutama di daerah Banyuresmi Garut,” Ungkap Ade.

Menurut Ade Keluhan terkait infrastruktur masyarakat masih mendominasi pada aspirasi yang berlangsung selama ini di kawasan Banyuresmi.

“Rata -rata yang dikeluhkan ini masih kewenangan Kabupaten, seperti jalan lingkungan, jalan desa, dan saya akan menyampaikan langsung kepada Bupati yang kebetulan diusung partai Golkar,” kata Ade

Ade Ginanjar pun mengatakan agar keluhan ditingkat Kabupaten bisa segera ditindaklanjuti dan dibenahi oleh Pemerintah Daerah.

“Bupati untuk segera menindaklanjuti dan membenahi, memang untuk sekarang Bupati belum bisa melaksanakan kebijakannya di tahun ini karena baru dilantik Februari, Bupati Garut pertama kali mengeluarkan kebijakannya di Tahun 2026, ini menjadi catatan Bupati tentang realisasi janji-janji politik setelah dituangkan didalam RPJMD yang nantinya dilaksanakan ditahun-tahun berjalan berikutnya, dengan melihat situasi kekuatan anggaran,” tambah Ade.

Ade Ginanjar pun berharap pihaknya ingin dan akan selalu mendengar keluhan warga masyarakat .

“Kewenangan kami di pusat juga terbatas, berbicara tentang aset-aset nasional itu kewenangan kami tentunya,” jelasnya.

Menyikapi beberapa kasus dugaan keracunan MBG (Makanan Bergizi Gratis) di Kabupaten Garut, Ade Ginanjar menegaskan, tentunya yang harus disikapi adalah kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki.

“Proses penyajian bahan pokok makanan harus lebih diteliti dan diawasi lagi dengan sebaik-baiknya, terutama dilihat dari tingkat sterilisasi dan kesehatannya,” tegas Ade

Ade Ginanjar berpendapat bahwa program pemerintah melalui MBG yang sudah dilaksanakan dan berjalan ini, merupakan program yang baik dan sangat bagus serta harus didukung penuh.

“Melalui program ini, kami tentu berkeinginan agar anak-anak bangsa ini supaya lebih sehat lagi untuk menuju Indonesia emas kedepannya,” tandasnya (Deni)